Menteri PUPR Basuki Hadimuljono/Foto: Dok PUPRJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan ada dugaan suap pada 20 proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR. Suap tersebut diduga diberikan kepada sejumlah pejabat Kementerian PUPR.
Menanggapi itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menduga indikasi penyuapan tersebut terjadi di dikala pengadaan barang dan jasa, atau sesuai surveinya KPK.
"Kalau itu niscaya di pengadaan barang dan jasanya. Itu sudah surveinya KPK kan 70% penyelewengan ada di pengadaan barang dan jasa," ujar Basuki di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2019).
Untuk memitigasi proyek-proyek di Kementerian PUPR dari tindakan korupsi, Basuki mengaku akan melaksanakan reformasi di tingkat balai dalam waktu dekat.
Dia menjelaskan, kantor balai yang selama ini mengerjakan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pengawasan suatu proyek. Nantinya akan dibuat khusus balai pengadaan atau terpisah dari balai yang sudah ada.
"Nanti tanggal 30 ini nanti saya sudah me-reform semua, semua ini jadi balai baru, balai yang menangani khusus pengadaan. Makara nanti Balai Jalan, Balai Cipta Karya saya bentuk baru," ujar Basuki.
Adapun, kata Basuki, pembentukan balai khusus pengadaan di Ditjen Cipta Karya ini sudah sesuai dengan Perpres organisasi yang berada di Kementerian PUPR.
"Saya membentuk balai itu harus dengan Menpan-RB. dengan Perpresnya sudah Perpres organisasi PU yang baru," kata Basuki.
Saksikan juga video 'Geledah Rumah Tersangka Suap Spam, KPK Sita Uang Hingga Deposito':
 |
Post a Comment