Foto: Tim Infografis, Luthfy SyahbanJakarta - Industri properti tanah air terpantau masih lesu. Kepala Subbidang Primer Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Asep Nurwanda berkata, semenjak tahun 2016 sampai 2018 pembelian di sektor properti mengalami penurunan.
Kondisi tersebut tercermin dari turunnya pertumbuhan penjualan dan uang muka serta rendahnya nilai pra penjualan pada Tw III-2018.
"Real estate semenjak 2016 memang melandai," tutur Asep Nurwanda dalam diskusi bertajuk Property Outlook 2019 JS Lasuna Hotel, Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Biangkeladinya, sambung dia, ialah penurunan harga komodistas andalan RI menyerupai kelapa sawit sampai batubara. Kondisi ini menjadikan pendapatan industri di sektor terkait ikut tergerus. Dampaknya, penghasilan para pegawai di sektor tersbut juga ikut menyusut dan berakibat secara umum pada perekonimian nasional yang melambat.
Kondisi ini berimbas pada daya beli masyarakat yang pada kesannya mengakibatkan penjualan properti ikut menurun.
"Kan harga komoditas jatuh, konsumen properti kan bekerja di sektor itu kan, ya dampaknya itu niscaya ke sektor properti dan real estate, daya belinya kurang," jelasnya.
Bukan hanya soal daya beli, Manager Departemen Makro Prudential Bank Indonesia Bayu Adi Gunawan dalam kesempatan yang sama mengatakan, faktor lain yang bikin industri properti lesu ialah rendahnya ketersediaan unit properti terutama yang menyasar segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai pasar terbesar industri properti di Indonesia.
"Dari uang muka pertumbuhannya turun, dari nilai ketersediaan rumah juga stoknya menurun. Apakah ini wait and see untuk pilpres nanti, jadi developer besar ini cenderung mengurangi stok," ujar Bayu.
Baca juga: Ini Properti yang bakal Makara Tren di 2019 |
Namun, kondisi ini bukan tanpa jalan keluar. Pemerintah pun tak tinggal membisu dengan adanya fakta dan data yang menyampaikan perlambatan pertumbuhan sektor properti. Salah satu yang dilakukan ialah dengan menciptakan aktivitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) plus supaya pembelian properti semakin meningkat. Bahkan, Presiden Joko Widodo pun telah menyetujui hal tersebut.
"Jadi nanti salah satu aktivitas nya MBR Plus, nah ini saya usulkan dan bapak presiden sudah setuju, masih on proses menjadi MBR plus, yang diprogramkan oleh pak Jokowi ialah khusus untuk Tentara Nasional Indonesia Polri. Nah ini yang kita usulkan supaya untuk semuanya. Jangan ASN Tentara Nasional Indonesia polri saja," terang Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida dalam kesempatan yang sama.
Diharapkan, dengan aneka macam terobosan yang dilakukan pemerintah, industri properti di tahun 2019 sanggup melaju lebih positif.
Post a Comment