Ilustrasi/Foto: Rachman HaryantoJakarta - Kementerian Keuangan meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan jumlah utang pemerintah uang ketika ini tembus Rp 4.418,3 triliun per 2018. Kepala Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan pemerintah masih bisa mengelola utang pemerintah dengan baik.
"Utang negara juga dikelola secara hati-hati dan profesional. Saat ini kondisi utang sangat aman, masih dalam koridor UU," kata Nufransa ketika dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (31/1/2019).
Besaran utang pemerintah mempunyai batasan kondusif atau tidaknya diatur dalam UU Keuangan Negara no 17/2003. Pasal 12 ayat 3 beleid tersebut disebutkan defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan jumlah utang dibatasi maksimal 60% dari PDB.
Nufransa menjelaskan nominal utang pemerintah yang terus bertambah memang alasannya ialah sedang membutuhkan banyak anggaran untuk pembangunan. Di masa Jokowi sendiri, semenjak awal memimpin fokus kerjanya ialah mengejar ketertinggalan infrastruktur.
Namun demikian, kata Nufransa, hasil dari pembangunan infrastruktur sanggup dirasakan dampaknya dalam waktu tiga hingga empat tahun ke depan.
"Outcome yang dihasilkan nantinya ialah efisiensi dalam biaya logistik, akomodasi berinvestasi, sumber daya insan yang andal, jaringan komunikasi yang kuat, tingkat kehidupan yang lebih sehat dan lain-lain," terperinci dia.
Oleh alasannya ialah itu, pemerintah meminta kepada masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan nominal utang pemerintah yang terus bertambah. Karena, pemerintah sudah menjaga dan mengelola perekonomian dengan baik.
Dia mencontohkan, menyerupai dalam menjalankan APBN 2018 di mana penerimaan negara tembus dari sasaran dengan defisit anggaran lebih kecil dari target.
"Semua indikator APBN berwarna hijau dan tidak ada tanda-tanda akan adanya krisis," terperinci dia.
Post a Comment