Asosiasi Belum Terima Laporan Korban Fintech Abal-Abal

<center> <img alt="Ilustrasi/Foto: Tim Infografis Zaki Alfarabi" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2017/12/06/d1ffde3f-362a-44d2-8806-0f78fc6c1aba_169.jpg?w=700&q=80" title="Ilustrasi/Foto: Tim Infografis Zaki Alfarabi"><span>Ilustrasi/Foto: Tim Infografis Zaki Alfarabi</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - Layanan<em> financial technology</em> (<a href=" ">fintech</a>) kredit online abal-abal dikala ini merugikan masyarakat dan perusahaan fintech legal. Ada sejumlah korban <a href=" ">fintech</a> abal-abal yang mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta alasannya yaitu terjerat kredit online. <br><br>Namun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkapkan hingga dikala ini LBH Jakarta belum menunjukkan data terkait pelanggaran yang dilakukan oleh fintech abal-abal tersebut.<br><br>Ketua Harian AFPI Kuseryansyah menyampaikan alasannya yaitu hal tersebut, pengaduan yang masuk melalui LBH Jakarta hingga dikala ini belum sanggup diselesaikan. <br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center>"AFPI sudah beberapa kali berkomunikasi dengan LBH Jakarta untuk menuntaskan pengaduan nasabah ini. Namun hingga kini, pihak LBH Jakarta belum juga menunjukkan data dari pengaduan yang dimaksud. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun sudah meminta detail pengaduan konsumen terkait, namun hingga dikala ini belum diberikan," kata Kuseryansyah di Kantor APFI, Centennial Tower, Jakarta, Senin (4/2/2019).<br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Penagih Utang Online Mau Disertifikasi Biar Tak Teror Nasabah</a></div></td></tr></tbody></table></center><br>Asosiasi sangat menyayangkan, perjuangan baik dari OJK dan pihaknya yang tidak disambut baik oleh LBH Jakarta sebagai pihak peserta laporan tersebut. Kuseryansyah pun meminta semoga LBH Jakarta juga mendengarkan pernyataan dari sisi penyelenggara.<br><br>"LBH sebagai forum kredibel harusnya <em>fairness</em>, adil mendengarkan dua sisi yaitu pengadu dan penyelenggara. Dengan tidak adanya data, kami melihat belum ada itikad baik untuk menuntaskan dilema ini," ujarnya. <br><br>Sementara itu, Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko menjelaskan, sebagai tindakan preventif, pihaknya telah membentuk komite etik yang akan mengawasi pelaksanaan arahan etik operasional atau <em>code of conduct </em>(CoC) fintech peer to peer (P2P) lending (pendanaan online).<br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Pinjam Uang di Aplikasi Utang Online Bermasalah? Lapor ke Sini</a></div></td></tr></tbody></table></center><br>Dengan adanya CoC, pihaknya berharap derma konsumen semakin baik. Sebab penyelenggara P2P lending dihentikan mengakses kontak, riwayat panggilan, dan galeri foto.<br><br>"Dan ada juga penetapan biaya pinjaman maksimal pinjaman. Dalam arahan etik itu, AFPI menetapkan total biaya pinjaman tidak boleh lebih dari 0,8% per hari dengan penagihan maksimal 90 hari," ujarnya.<br><br>Selain itu, AFPI juga tengah menyebarkan sentra data fintech P2P yang sanggup mengindikasi peminjam nakal. Jika peminjam tidak melunasi utang dalam 90 hari, akan tercatat pada sentra data fintech sebagai peminjam bermasalah.<strong></strong>

Moneter Asosiasi Belum Terima Laporan Korban Fintech Abal-Abal

Ilustrasi/Foto: Tim Infografis Zaki Alfarabi Jakarta - Layanan financial technology ( fintech ) kredit online abal-abal dikala ini meru...

Read more »

Pinjam Uang Di Aplikasi Utang Online Bermasalah? Lapor Ke Sini

<center> <img alt="Ilustrasi/Foto: istimewa" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2017/09/21/7b9af192-a73c-40f2-bed0-b7dcfb4cc025_169.jpg?w=700&q=80" title="Ilustrasi/Foto: istimewa"><span>Ilustrasi/Foto: istimewa</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - Perkembangan <em>financial technology</em> (<a href=" ">fintech</a>) yang memperlihatkan layanan kredit online sekarang sangat pesat. Beragam duduk perkara juga muncul, mulai dari duduk perkara penagihan hingga duduk perkara bunga menjadi keluhan masyarakat.<br><br>Ketua Harian AFPI Kuseryansyah menjelaskan untuk melindungi pelanggan kredit online. Asosiasi menyediakan posko pengaduan layanan pendanaan online yang sanggup diakses melalui <em>call center </em>maupun <em>e-mail.</em> <br><br>Dia menyebutkan masyarakat yang mempunyai duduk perkara dengan layanan <a href=" ">fintech</a> ini selain ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sanggup melaporkan ke Asosiasi melalui laman afpi.or.id. <br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center>"Masyarakat sanggup pribadi melaporkan ke asosiasi melalui <em>website</em>, email hingga <em>call center,</em>" kata ia dalam konferensi pers di Centennial Tower, Jakarta, Senin (4/2/2019).<br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">58 Fintech Ajukan Izin ke OJK Tahun Ini</a></div></td></tr></tbody></table></center><br>Dengan laporan tersebut, jikalau yang diadukan ialah fintech yang sudah terdaftar di OJK dan merupakan anggota asosiasi. Maka, asosiasi segera bertindak dengan menegur hingga memperlihatkan hukuman kepada perusahaan.<br><br>Namun, jikalau masyarakat melaporkan <a href=" ">fintech</a> ilegal atau yang tidak terdaftar di OJK dan bukan anggota asosiasi. Laporan tersebut akan tetap diproses namun dilanjutkan ke OJK.<br><br>"Kalau yang masuk duduk perkara laporan fintech ilegal, kita tetap tampung. Kemudian kita teruskan ke Satgas Waspada Investasi, OJK hingga ke Bareskrim," imbuh dia. <br><br>Menurut ia ini dilakukan semoga masyarakat merasa terlindungi dan nyaman saat memakai layanan fintech. <br><br>Wakil Ketua umum AFPI Sunu Widyatmoko menjelaskan dari data OJK sudah ada 99 perusahaan fintech pendanaan yang terdaftar dan telah melaksanakan layanan lebih dari 9 juta transaksi ke lebih dari 3 juta masyarakat di seluruh Indonesia. <br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">OJK Larang Utang Online Ambil Untung Gede-gedean</a></div></td></tr></tbody></table></center><br>Masyarakat yang diberi pendanaan dominan mereka yang belum sanggup mengakses layanan keuangan menyerupai bank, <em>multifinance</em> yakni berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, perajin dan pelaku usah amikro kecil dan menengah (UMKM). <br><br>Selain itu pelaku perjuangan mikro kelompok wanita, mahasiswa dan milenial yang membutuhkan pendanaan untuk kebutuhan pendidikan dan kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pendanaan kesehatan dan kepemilikan properti. <br><br>Dalam <em>peer to peer lending</em> sendiri terdiri dari dua jenis penyelenggaraan pendanaan online, yakni P2P pendanaan produktif dan P2P pendanaan multiguna.<strong></strong>

Moneter Pinjam Uang Di Aplikasi Utang Online Bermasalah? Lapor Ke Sini

Ilustrasi/Foto: istimewa Jakarta - Perkembangan financial technology ( fintech ) yang memperlihatkan layanan kredit online sekarang sang...

Read more »

Jelang Pilpres, Investor Lebih Khawatir Faktor Global

<center> <img alt="Foto: Ilustrasi: Luthfi Syahban" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2018/01/15/1b6a4c03-e776-418a-9cc7-709d13f0413b_169.jpeg?w=700&q=80" title="Foto: Ilustrasi: Luthfi Syahban"><span>Foto: Ilustrasi: Luthfi Syahban</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - Kalangan investor dinilai lebih mengkhawatirkan kondisi ekonomi global ketimbang faktor politik domestik menjelang pemilihan presiden (Pilpres) pada April 2019. Kekhawatiran tersebut terungkap dari hasil survei kepada 172 investor institusi yang mengelola dana lebih dari Rp 500 triliun.<br><br>"Sebanyak 40,1 persen investor institusi mengakibatkan ekonomi global sebagai faktor risiko yang paling dikhawatirkan," kata Panel Ahli Katadata Insight Center (KIC) Damhuri Nasution dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/1/2019).<br><br>Investor institusi yang mengkhawatirkan kondisi politik domestik sebanyak 25,6% dan kondisi keamanan sebanyak 20,3%. Sedangkan, investor yang mengakibatkan kondisi ekonomi dalam negri sebagai faktor risiko hanya 4%.<br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center>Damhuri menjelaskan berdasarkan hasil survei tersebut sanggup diketahui keyakinan investor institusi terhadap kondisi ekonomi dan pasar keuangan pada ketika survei dilakukan (Desember 2018) dan 3 bulan ke depan. Gambaran persepsi atau keyakinan investor tersebut disusun dalam Katadata Investor Confidence Index (KICI).<br><br>Dari indeks (KICI) ini sanggup diketahui apakah investor cenderung pesimistis atau optimistis dalam melihat perkembangan ekonomi dan pasar keuangan. <br><br>Sedangkan, bila di atas 101-200, maka persepsi investor terhadap ekonomi dan pasar keuangan sedang optimistis. Angka indeks 100 dikategorikan netral. Investor yang dimaksud yaitu Manajer Investasi, Asuransi dan Dana Pensiun.<br><br>Menurut Damhuri, dari hasil survei triwulan I 2019 menawarkan indeks KICI berada pada level 139,1. Angka ini menunjukan bahwa sebagian besar investor institusi optimistis melihat kondisi ekonomi dan pasar keuangan Indonesia pada ketika ini (Desember 2018) dan 3 bulan ke depan. <br><br>"Bahkan, Dana Pensiun lebih optimistis dibandingkan Manajer Investasi dan Asuransi melihat prospek tiga bulan ke depan," ujar laki-laki yang juga menjabat sebagai Head of Danareksa Research Institute tersebut.<br><br>Meski cenderung optimistis terhadap kondisi ekonomi dan pasar keuangan, berdasarkan Damhuri, faktor ekonomi global memang menjadi perhatian utama para investor. <br><br>Mereka khawatir alasannya yaitu kondisi ekonomi global menawarkan tren melambat sering merebaknya perang dagang Amerika Serikat (AS)-Tiongkok dan normalitas kebijakan moneter AS.<br><br>Wahyu Prasetyawan, Panel Ahli KIC lainnya menambahkan meski menghadapi Pilpres, faktor politik memang tidak terlalu dikhawatirkan oleh investor ibarat halnya kondisi ekonomi global. <br><br>Bahkan hasil survei KICI menawarkan bahwa 66,3% responden menyatakan kondisi politik ketika survei dilakukan masih kondusif. Begitupun untuk tiga bulan ke depan, meski jumlahnya menurun, sebanyak 54% responden menyatakan bahwa kondisi politik domestik masih stabil.<br><br>Dengan adanya keyakinan soal stabilitas politik dan ekonomi salam negeri, para investor pun mempunyai optimisme tinggi terhadap prospek pasar keuangan di Indonesia.<br><br>Buktinya, sebagian besar investor (84,3%) memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan meningkat dalam tiga bulan ke depan. Daei investor yang optimistis tersebut, malah separuh di antaranya berkeyakinan IHSG akan naik lebih dari 3 persen.<br><br>"Hanya 15,7% yang memperkirakan indeks saham akan turun," kata Wahyu yang merupakan Visiting Associate Professor di National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Jepang.<br><br>Selain optimistis bahwa IHSG bakal naik, para investor juga meyakini bahwa saham merupakan portofolio investasi paling menarik ketimbang obligasi dan pasar uang, khususnya bagi Manajer investasi dan Asuransi. <br><br>Karena itu, sebanyak 47,7% investor akan mempertahankan proporsi portofolio sahamnya ibarat semula. Sedangkan, sebanyak 37,8% responden justru akan memperbesar porsi investasi saham dalam tiga bulan mendatang.<br><br>"Yang berniat memperkecil investasi saham hanya 14,5% investor," kata Damhuri.<strong></strong>

Moneter Jelang Pilpres, Investor Lebih Khawatir Faktor Global

Foto: Ilustrasi: Luthfi Syahban Jakarta - Kalangan investor dinilai lebih mengkhawatirkan kondisi ekonomi global ketimbang faktor politik...

Read more »

25 Perusahaan Ini Kuasai Lahan Kelapa Sawit Di Ri

<center> <img alt="Foto: dok. GAPKI" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2017/04/18/c7dc3cae-ee50-4881-baa8-c140ed120dcc_169.jpg?w=700&q=80" title="Foto: dok. GAPKI"><span>Foto: dok. GAPKI</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - Organisasi swadaya masyarakat Transformasi untuk Keadilan Indonesia (Tuk Indonesia) mempublikasikan data penguasaan lahan sawit di Indonesia. Berdasarkan laporannya, dominan lahan sawit dikuasai hanya oleh 25 konglomerat.<br><br>Direktur Eksekutif TuK Indonesia Rahmawati Retno Winarni mengatakan, data-data yang beliau paparan berdasarkan keterbukaan informasi yang sanggup diakses publik, di antaranya data di Kementerian Pertanian, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sampai laporan tahunan perusahaan.<br><br>"Jadi semuanya itu sudah yang dipublikasikan yang dilakukan yang bersangkutan," katanya ketika dihubungi <strong>detikFinance</strong>, Jakarta, Rabu (30/1/2019).<br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center>Laporan yang telah diolah itu menyampaikan perkembangan penguasaan lahan sawit dikendalikan oleh 25 taipan sawit Indonesia, yang sudah ditanami berdasarkan laporan ini luasnya 12,3 juta ha.<br><br>Dari luasan tersebut, sebanyak 3,4 jutanya yakni milik 25 grup bisnis yang dikuasai taipan. Total luasan lahan milik 25 grup bisnis tersebut sebesar 5,8 juta hektar dan 3,4 juta hektar tertanam, serta 2,4 juta hektar yang belum tertanam.<br><br>"Telah terjadi akumulasi penguasaan modal dengan menjadikan penguasaan lahan yang sangat besar," sebutnya.<br><br>Perusahaan yang dimaksud yakni Jardine Matheson Group lewat PT Astra Agro Lestari Tbk, DSN Group lewat PT Dharma Satya Nusantara Tbk, Tanjung Lingga Group lewat PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, Sampoerna Group lewat PT Sampoerna Agro Tbk, Rajawali Group lewat PT Eagle High Plantations Tbk. <br><br>Kemudian Sungai Budi Group lewat PT Tunas Baru Lampung Tbk, Austindo Group lewat PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, PT Provident Agro Tbk, Gozco Group lewat PT Gozco Plantations Tbk, dan TPS Group lewat PT Golden Plantation Tbk.<br><br>Berikutnya ada Sinar Mas Group lewat Golden Agri-Resources, Wilmar Group lewat Wilmar International, Salim Group lewat Indofood Agri Resources, Harita Group lewat Bumitama Agri, Surya Dumai Group lewat First Resources, dan Kencana Agri Group lewat Kencana Agri. <br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Luhut Jelaskan Jangan Dikte RI soal Kelapa Sawit</a></div></td></tr></tbody></table></center><br>Ada pula IOI Group lewat IOI Corporation, Genting Group lewat Genting Plantations, Boon Siew Group lewat Oriental Holdings, dan Batu Kawan Group lewat Kuala Lumpur Kepong, Anglo-Eastern Group lewat Anglo-Eastern Plantations. <br><br>Terakhir ada Musim Mas Group lewat Musim Mas, Royal Golden Eagle Group lewat Asian Agri, Darmex Agro Group lewat Darmex Agro, dan Triputra Group lewat Triputra Agro Persada.<br><br>Data yang dikumpulkan mendapati tugas bank dalam membantu 25 grup perusahaan kelapa sawit tersebut. Data yang dikumpulkan diolah semenjak 2010-2018.<br><br>Pihaknya berhasil mengidentifikasi bank-bank yang memberi modal untuk 25 perusahaan itu, yaitu Oversea-Chinese Banking Corporation (Singapura), CIMB Group (Malaysia), Malayan Banking (Malaysia), Bank Negara Indonesia (Indonesia) dan Bank Mandiri (Indonesia). <br><br>Berikutnya ada bank-bank Eropa yaitu Credit Suisse (Swiss), Rabobank (Belanda) dan BNP Paribas (Prancis), Citigroup (Amerika Serikat).<br><br>Pihaknya mengidentifikasi uang dengan nilai total US$ 19,7 miliar yang disediakan oleh bank untuk acara produksi minyak sawit dari 25 grup bisnis itu.<br><br>Pada periode yang sama, bank investasi telah menerbitkan saham dan obligasi untuk acara produksi minyak sawit dari 25 grup bisnis ini dengan nilai total US$ 8,0 miliar.<br><br>"Jadi kita lihat jikalau gitu pemain drama penyandang dananya yakni bank dan investor. Kalau bank siapa yang berikan utangan kepada grup-grup ini, itu berbagai dari luar Indonesia," tambahnya.<br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Pengusaha Sambut Baik Upaya Pemerintah Permudah Ekspor</a></div></td></tr></tbody></table></center><strong></strong>

Moneter 25 Perusahaan Ini Kuasai Lahan Kelapa Sawit Di Ri

Foto: dok. GAPKI Jakarta - Organisasi swadaya masyarakat Transformasi untuk Keadilan Indonesia (Tuk Indonesia) mempublikasikan data pengu...

Read more »

Kredit Konsumtif Aceh 60%, Bi: Tak Baik Untuk Pertumbuhan Ekonomi

<center> <img alt="Aceh. Foto: Dok. Kementerian PUPR" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2018/12/15/14d6de0d-9b9e-4d9c-9dce-cd6d965732b1_169.jpeg?w=700&q=80" title="Aceh. Foto: Dok. Kementerian PUPR"><span>Aceh. Foto: Dok. Kementerian PUPR</span></center> <br/><strong>Banda Aceh</strong> - Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh Zainal Arifin Lubis menyebut kredit terbesar di Aceh dikala ini masih didominasi oleh kredit konsumtif. Tingkat kredit konsumtif di Aceh mencapai 60%.<br><br>Zainal menyampaikan besarnya kredit konumtif tersebut tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi Tanah Rencong. <br><br>"Pihak perbankan menyalurkan kredit aneka macam jenis, yaitu kredit konsumsi, modal kerja, ada untuk investasi. Untuk Aceh kredit terbesar itu masih didominasi kredit konsumtif termasuk di dalamnya kredit untuk pegawai. Secara total di Aceh itu lebih dari 60% didominasi kredit konsumsi," kata Zainal kepada wartawan, Rabu (30/1/2019). <br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center>"Ini tidak baik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh," sambungnya. <br><br>Menurut Zainal, kredit konsumtif itu tidak baik bagi Aceh sebab sebagian besar barang yang beredar dikala ini diproduksi dari luar Aceh. Hal itu berbeda jikalau produk dibikin di Serambi Mekah. <br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Dana Asing Cabut, Sri Mulyani: Gara-gara Transaksi Berjalan Defisit</a></div></td></tr></tbody></table></center><br>"Berbeda jikalau barang-barang dihasilkan di Aceh sendiri maka itu akan lebih baik, sebab uang tadi akan berputar lagi. Tapi problem untuk Aceh hari ini konsumsi tadi sebagian besar barangnya di luar sehingga akselarasi ekonomi itu di luar Aceh," ungkap Zainal. <br><br>Di sisi lain, kata Zainal, bank di Aceh agak kesulitan menyalurkan kredit ke sektor ril. Persoalannya, iklim perjuangan di Aceh tidak kondusif, industri tidak tumbuh, tingkat resiko tinggi, serta tingkat kredit macet masih tinggi. Dia mengajak semua pihak untuk terlibat menangani problem tersebut. <br><br>Selain itu, pihak Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) juga diminta keterlibatannya untuk membimbing dan menyediakan infrastruktur yang memadai bagi pelaku usaha. Tujuannya supaya potensi perjuangan di Tanah Rencong sanggup berkembang baik sehingga bank sanggup melaksanakan pembiayaan ke sektor riil.<br><br>"Solusinya ialah dengan meningkatkan sinergitas antar SKPA terkait supaya aktivitas perjuangan di masing-masing SKPA ini akan tumbuh," ujarnya. <br><br>"Karena itu, dalam hal ini Bank Aceh kita minta untuk supaya lebih meningkatkan menyalurkan pembiayaan ke sektor riil, ke UMKM, dan kami melihat ada upaya Bank Aceh untuk sungguh-sungguh melakukannya. Tinggal kami mengawal, memantau supaya upaya ini berlanjut," beber Zainal. <br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Rizal Ramli Sebut Menkeu SPG Bank Dunia, Kemenkeu: Ngawur</a></div></td></tr></tbody></table></center><strong></strong>

Moneter Kredit Konsumtif Aceh 60%, Bi: Tak Baik Untuk Pertumbuhan Ekonomi

Aceh. Foto: Dok. Kementerian PUPR Banda Aceh - Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh Zainal Arifin Lubis menyebut kredit terbesar di...

Read more »

Jawaban Lengkap Bank Dapat Bangun Diatas Kaki Sendiri Soal Viral E-Money Prabowo-Sandi

<center> <img alt="Foto: Tim Infografis, Fuad Hasim" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2017/06/06/b079249e-8c93-4afa-b96c-4fb8db5edee9_169.jpeg?w=700&q=80" title="Foto: Tim Infografis, Fuad Hasim"><span>Foto: Tim Infografis, Fuad Hasim</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - Di media umum Twitter ramai diperbincangkan soal kartu uang elektronik bergambar calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi.<br><br>Dalam video tersebut tercantum logo e-money milik Bank Mandiri. Berikut tanggapan lengkap dari pihak Bank Mandiri terkait kartu uang elektronik tersebut.<br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Video e-Money Prabowo-Sandi Berujung Ancaman Dipolisikan</a></div></td></tr></tbody></table></center><br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center><em>Sehubungan dengan beredarnya informasi yang disebarkan melalui media umum atau aplikasi percakapan berbasis internet (Whatsapp, Telegram, Blackberry Messenger, dan lain sebagainya), terkait kartu e-money bergambar tokoh politik.</em><br><br><em>Dalam keterangan disebutkan Bank Mandiri tidak pernah menerbitkan produk yang terkait dengan aktifitas politik. Produk-produk yang dikeluarkan selalu atas pertimbangan profesional sebagai sebuah institusi bisnis. </em><br><br><em>Kami pun memastikan bahwa informasi wacana kartu e-money bergambar tokoh politik yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yakni tidak benar berasal dari Bank Mandiri.</em><br><br><em>Kemudian dijelaskan pula Bank Mandiri memang menyediakan kartu e-money edisi khusus yang sanggup dipesan oleh komunitas atau masyarakat. Meski demikian, untuk mendapatkan persetujuan, banyak persyaratan yang harus dipenuhi. </em><br><br><em>Adapun setiap pemegang kartu e-money Bank Mandiri juga harus mematuhi mekanisme dan ajaran yang ditetapkan Bank Mandiri. Pemegang kartu juga tidak diperkenankan merusak, memanipulasi, meng-copy maupun mengubah fisik dan data kartu. </em><br><br><em>Selain itu, pemegang kartu juga harus bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada bank jika terjadi penggandaan oleh pihak yang tidak berwenang.</em><br><br><em>Sebagai institusi yang taat hukum, Bank Mandiri akan mengambil tindakan tegas berupa proses aturan sesuai dengan undang-undang ITE, bagi pihak yang menciptakan maupun menyebarluaskan informasi atau gambar wacana kartu e-money Bank Mandiri yang tidak mempunyai ijin penerbitan dari Bank Mandiri.</em><br><br><em>Bank Mandiri mengimbau bagi masyarakat yang mendapatkan informasi sebagaimana tersebut di atas, sanggup menghubungi layanan nasabah Bank Mandiri 14000</em><br><br><em><em>Demikian pengumuman ini disampaikan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengucapkan terima kasih atas pemberian banyak sekali pihak dalam upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.<br><br></em></em><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Bank Mandiri Pastikan e-Money Bergambar Prabowo-Sandi Ilegal</a></div></td></tr></tbody></table></center><strong></strong>

Moneter Jawaban Lengkap Bank Dapat Bangun Diatas Kaki Sendiri Soal Viral E-Money Prabowo-Sandi

Foto: Tim Infografis, Fuad Hasim Jakarta - Di media umum Twitter ramai diperbincangkan soal kartu uang elektronik bergambar calon preside...

Read more »

Video E-Money Prabowo-Sandi Berujung Bahaya Dipolisikan

<center> <img alt="Foto: Danang Sugianto/detikFinance (repro)" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2019/01/25/a609cef5-6d8d-488b-8872-e7669bedc826_169.jpeg?w=650&q=90" title="Foto: Danang Sugianto/detikFinance (repro)"><span>Foto: Danang Sugianto/detikFinance (repro)</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - Jelang pilpres April nanti suasana politik makin panas. Intrik dan polemik selalu muncul silih berganti.<br><br>Kali ini beredar video kartu uang elektronik e-money bergambar pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno. Di kartu itu juga terpampang slogan khas pasangan tersebut.<br><br>Tentu bukan hal yang gila melihat kartu uang elektronik dengan gambar custom, tapi itu dapat menjadi heboh bila kartu uang elektronik dijadikan alat untuk berkampanye.<br><br><p><a class="embed twitter" href=" ">[Gambas:Twitter]</a></p><br>Kartu e-money bergambar Prabowo-Sandi itu tersebar di Twitter. Banyak warganet yang mempertanyakan kebenarannya, alasannya bila benar dapat saja kartu dibagikan beserta isinya.<br><br>Timses kubu Prabowo-Sandi pun sudah memperlihatkan tanggapan. Begitu juga dengan Bank Mandiri selaku pemilik produk e-money yang ikut buka bunyi terkait hal itu. Berikut isu selengkapnya.<strong></strong><div class="detail_tag mt10"><a href=" ">prabowo</a><a href=" ">prabowo subianto</a><a href=" ">sandiaga uno</a><a href=" ">e-money</a><a href=" ">uang elektronik</a></div><div class="multi-nav"> <a class="fl" href=" "><span class="ico_mul fl"><img alt="" src="https://cdn.detik.net.id/finance/images/ico_lsl.png?v=d9348c4e"></span><span class="fl ml10 tx_np">Sebelumnya</span><div><div class="ratio4_3 box_img fl"> <div class="img_con lqd"> <img alt="Jurus Prabowo-Sandi Tekan Utang: Pangkas Proyek Infrastruktur" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2019/01/17/60e13610-28b8-46b0-8be1-88994052be15_43.jpeg?w=100&q=80" title="Jurus Prabowo-Sandi Tekan Utang: Pangkas Proyek Infrastruktur"> </div></div><h3 class="fr w147">Jurus Prabowo-Sandi Tekan Utang: Pangkas Proyek Infrastruktur</h3></div></a> <div class="mid_multi"><span>1 </span> / 5</div><a class="fr" href=" "><span class="ico_mul fr"><img alt="" src="https://cdn.detik.net.id/finance/images/ico_rsl.png?v=d9348c4e"></span><span class="fr mr10 tx_np">Selanjutnya</span><div><div class="ratio4_3 box_img fr"><div class="img_con lqd"> <img alt="Video e-Money Prabowo-Sandi Berujung Ancaman Dipolisikan" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2019/01/25/a609cef5-6d8d-488b-8872-e7669bedc826_43.jpeg?w=100&q=80" title="Video e-Money Prabowo-Sandi Berujung Ancaman Dipolisikan"></div></div><h3 class="text-right fl w147">Beredar di media sosial</h3></div></a></div>

Moneter Video E-Money Prabowo-Sandi Berujung Bahaya Dipolisikan

Foto: Danang Sugianto/detikFinance (repro) Jakarta - Jelang pilpres April nanti suasana politik makin panas. Intrik dan polemik selalu mu...

Read more »

Waduh, Nilai Bitcoin Dapat Jadi Nol

<center> <img alt="Ilustrasi/Foto: Getty Images" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2016/01/21/7ac30570-f893-48a1-b1ed-2cbe010ce4e8_169.jpg?w=700&q=80" title="Ilustrasi/Foto: Getty Images"><span>Ilustrasi/Foto: Getty Images</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - <a href=" ">Bitcoin</a> harganya diprediksi akan merosot tajam bahkan ke posisi tak bernilai, atau nol. Mengutip <em>CNBC</em>, Jumat (25/1/2019), uang kripto ini bergerak sangat liar tahun kemudian bahkan lebih dari US$ 480 miliar menguap begitu saja di bursa perdagangan bitcoin.<br><br>Sempat mencapai rekor tertinggi pada 2017, bitcoin yang merupakan mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar. Pada Rabu, <a href=" ">bitcoin</a> tercatat US$ 3.571. Bahkan beberapa pengamat dan mahir meyakini jikalau uang digital ini dapat lebih rendah lagi.<br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Tergiur Untung Besar, Banyak Warga Babel Tertipu Bitcoin</a></div></td></tr></tbody></table></center><br>Founder BCG Digital Ventures Jeff Schumacher sangat yakin jikalau Bitcoin akan mencapai level terendahnya tahun ini. <br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center>"Saya yakin nilainya dapat menjadi nol. Bitcoin memang teknologi yang hebat, tapi aku tidak percaya jikalau ia yakni mata uang, alasannya tidak ada dasarnya," kata Schumacher.<br><br>Schumacher merupakan investor besar di perusahaan yang menjalankan <em>blockchain</em>. Kemudian Chairman North Island Glenn Hutchins menjelaskan <a href=" ">bitcoin</a> di masa depan dapat saja menjadi sebuah media penyimpanan yang bernilai. <br><br>"Mungkin tugas bitcoin dapat menjadi lebih bernilai, menyerupai anda mempunyai token yang anda gunakan ketika ini," imbuh dia.<br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Waspada! Begini Modus Penipuan Berkedok Investasi Bitcoin</a></div></td></tr></tbody></table></center><br>CEO Ripple, Edith Yeung dan Brad Garlinghouse menjelaskan ketika ini fokus investor tak lagi kepada uang kripto melainkan teknologi dasar yakni <em>blockchain</em>. <br><br>Blockchain yakni jantung <a href=" ">bitcoin</a> yang dikelola oleh orang yang menguasai jaringan khusus dan menjalankan kriptografi yang kompleks.<strong></strong>

Moneter Waduh, Nilai Bitcoin Dapat Jadi Nol

Ilustrasi/Foto: Getty Images Jakarta - Bitcoin harganya diprediksi akan merosot tajam bahkan ke posisi tak bernilai, atau nol. Mengutip ...

Read more »

Bank Berdikari Mau Polisikan Pembuat E-Money Bergambar Prabowo-Sandi

<center> <img alt="Foto: Rachman Haryanto" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2016/09/09/6f5177ab-2902-43d0-b84e-14f6453ce3a7_169.jpg?w=700&q=80" title="Foto: Rachman Haryanto"><span>Foto: Rachman Haryanto</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - Bank Mandiri menegaskan tidak pernah mengeluarkan kartu uang elektronik, e-money bergambar Prabowo-Sandi. Meskipun perusahaan juga melayani jasa custom desain e-money.<br><br>Pihak Bank Mandiri pun mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kartu e-money bergambar Prabowo-Sandi yakni ilegal. Perusahaan pun berniat menempuh jalur hukum.<br><br>"Sebagai institusi yang taat hukum, Bank Mandiri akan mengambil tindakan tegas berupa proses aturan sesuai dengan undang-undang ITE. Bagi pihak yang menciptakan maupun menyebarluaskan informasi atau gambar perihal kartu e-money Bank Mandiri yang tidak mempunyai ijin penerbitan dari Bank Mandiri," suara pernyataan resmi tersebut.<br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Bank Mandiri Pastikan e-Money Bergambar Prabowo-Sandi Ilegal</a></div></td></tr></tbody></table></center><br><br>Pihak Bank Mandiri pun menegaskan bahwa tidak pernah menerbitkan produk yang terkait dengan aktifitas politik. Produk-produk yang dikeluarkan selalu atas pertimbangan profesional sebagai sebuah institusi bisnis. <br><br>"Kami pun memastikan bahwa informasi perihal kartu e-money bergambar tokoh politik yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yakni tidak benar berasal dari Bank Mandiri," tegas Bank Mandiri.<br><br>Bank Mandiri juga menegaskan bahwa kartu e-money edisi khusus yang sanggup dipesan oleh komunitas atau masyarakat. Meski demikian, untuk mendapat persetujuan, banyak persyaratan yang harus dipenuhi. <br><br>Adapun setiap pemegang kartu e-money Bank Mandiri juga harus mematuhi mekanisme dan anutan yang ditetapkan Bank Mandiri. <br><br>Pemegang kartu juga tidak diperkenankan merusak, memanipulasi, meng-copy maupun mengubah fisik dan data kartu. Pemegang kartu juga harus bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada bank bila terjadi penggandaan oleh pihak yang tidak berwenang.<br><br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Ada e-Money Bergambar Prabowo-Sandi, Bagaimana Aturannya?</a></div></td></tr></tbody></table></center><br><br>Sebelumnya Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo mengaku dirinya gres tahu perihal adanya kartu e-money tersebut. Sebab menurutnya pihak BPN tidak pernah berencana mengeluarkan kartu e-money.<br><br>"Saya malah gres dengar Dalam rapat tim ekonomi BPN kita sama sekali tidak pernah terpikir soal e-money. Dalam rapat BPN yang umum juga setahu saya tidak pernah muncul. Jangankan dibahas, yang nyeletuk juga tidak pernah ada," ungkapnya kepada <strong>detikFinance</strong>.<br><br>Dia juga mengaku tidak yakin jikalau ada simpatisan Prabowo-Sandi yang menciptakan e-money tersebut. Meski begitu beliau menegaskan bahwa kartu uang elektronik dilarang dimanfaatkan sembarangan termasuk untuk urusan politik.<strong></strong>

Moneter Bank Berdikari Mau Polisikan Pembuat E-Money Bergambar Prabowo-Sandi

Foto: Rachman Haryanto Jakarta - Bank Mandiri menegaskan tidak pernah mengeluarkan kartu uang elektronik, e-money bergambar Prabowo-Sandi...

Read more »

Bank Dapat Bangun Diatas Kaki Sendiri Pastikan E-Money Bergambar Prabowo-Sandi Ilegal

<center> <img alt="Foto: Ari Saputra" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2016/12/15/3586a520-3150-429c-82d7-f9cb3eafa6b1_169.jpg?w=700&q=80" title="Foto: Ari Saputra"><span>Foto: Ari Saputra</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - Beredar video perihal adanya kartu uang elektronik e-money bergambar pasangan calon presiden dan wakilnya Prabowo-Sandi. Dalam kartu tersebut juga terpampang selogan kampanye khas pasangan tersebut.<br><br>Pihak Bank Mandiri selaku penerbit uang elektronik itu membantah telah memproduksi kartu e-money tersebut. Sebab, unsur politik merupakan salah satu syarat yang tidak boleh perusahaan untuk menciptakan kartu e-money custom.<br><br>SVP TB Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi menjelaskan, pihaknya memang menyediakan jasa custom kartu e-money secara resmi. Namun ada beberapa tema gambar yang tidak boleh dicetak.<br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center>"Untuk custom yang resmi ada beberapa desain yang tidak dapat dicetak. Contohnya terafiliasi dengan politik itu enggak boleh. Kemudian pornografi tentu saja tidak boleh. Lalu unsur kejahatan, senjata tajam, enggak boleh. Menyinggung sara juga enggak boleh," terangnya kepada <strong>detikFinance</strong>, Jumat (25/1/2019).<br><br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Timses Mengaku Tak Tahu Ada e-Money Bergambar Prabowo-Sandi</a></div></td></tr></tbody></table></center><br><br>Daftar sobat desain yang tidak boleh itu, kata Thomas sudah ada dalam hukum internal perusahaan. Sehingga dipastikam kalaupun ada kartu e-money bergambar calon presiden dan wakilnya bukan terbitan resmi dari Bank Mandiri.<br><br>Namun, ketika ini memang banyak pihak di luar perusahaan yang melayani custom kartu e-money. Padahal Bank Mandiri sudah menegaskan bahwa custom kartu e-money tidak boleh dilakukan diluar pihak perusahaan.<br><br>"Sebenarnya kita sudah pernah menghimbau bahwa itu tidak boleh sebenarnya. Karena begitu kartunya disalahgunakan, atau contohnya ada transaksi tidak bisa, ya kita tidak bertanggung jawab. Ada ketentuannya tidak boleh mengubah tanpa seizin bank," tegasnya.<br><br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Beredar e-Money Bergambar Prabowo-Sandi di Medsos</a></div></td></tr></tbody></table></center><br><br>Sementara Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas menegaskan, bahwa jasa pembuatan custom e-money di luar Bank Mandiri yakni produk ilegal.<br><br>"Beberala bulan kemudian kami telah memasang pengumunan melarang menyablon dan mengedarkan emoney ilegal," tegasnya.<strong></strong>

Moneter Bank Dapat Bangun Diatas Kaki Sendiri Pastikan E-Money Bergambar Prabowo-Sandi Ilegal

Foto: Ari Saputra Jakarta - Beredar video perihal adanya kartu uang elektronik e-money bergambar pasangan calon presiden dan wakilnya Pra...

Read more »

Ada E-Money Bergambar Prabowo-Sandi, Bagaimana Aturannya?

<center> <img alt="Foto: Danang Sugianto/detikFinance (repro)" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2019/01/25/a609cef5-6d8d-488b-8872-e7669bedc826_169.jpeg?w=700&q=80" title="Foto: Danang Sugianto/detikFinance (repro)"><span>Foto: Danang Sugianto/detikFinance (repro)</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - Di media umum Twitter ramai perbincangan uang elektronik bergambar calon pasangan presiden dan wakil presiden <a href=" ">Prabowo Subianto</a>-<a href=" ">Sandiaga Uno</a>. Pasalnya dari kartu itu tercantum logo uang elektronik milik sebuah bank BUMN.<br><br>Sebenarnya bagaimana hukum desain uang elektronik?<br><br>Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko menjelaskan bank sentral tidak mengatur perihal desain atau gambar yang ada pada uang elektronik.<br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center>"Kita tidak atur, itu diserahkan kepada kepantasan industri," kata Onny dikala dihubungi <strong>detikFinance</strong>, Jumat (25/1/2019).<br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Beredar e-Money Bergambar Prabowo-Sandi di Medsos</a></div></td></tr></tbody></table></center><br>Dia memberikan jikalau dari penerbit ada penyimpangan dan di luar kepantasan maka BI akan menegur, dalam hal ini yaitu bank. <br><br>"Bila ada yg menyimpang dan di luar kepantasan, kita tegur penerbitnya," ujar Onny.<br><br>Memang dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 perihal Uang Elektronik, bank sentral mengatur perihal interkoneksi dan interoperabilitas yang sesuai dengan gerbang pembayaran nasional. Misalnya BI menetapkan standar sistem dan infrastruktur dalam penyelenggaraan uang elektronik, mengatur besaran biaya penyelenggaraan dan menetapkan prosedur interkoneksi dan interoperabilitas lainnya. <br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Timses Mengaku Tak Tahu Ada e-Money Bergambar Prabowo-Sandi</a></div></td></tr></tbody></table></center><br>BI juga mengatur penerapan prinsip anti pembersihan uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selain itu juga diatur terkait penerapan prinsip sumbangan konsumen.<br><br>Penyelenggaraan uang elektronik juga diatur oleh BI mulai dari pencatatan dana <em>float</em>, batas maksimum saldo sampai biaya yang dikenakan dikala isi ulang.<br><br>PBI Nomor 20/6/PBI/2018 perihal Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik) diterbitkan dengan pertimbangan bisnis. Seperti penyelenggaraan Uang Elektronik (UE) semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan penemuan teknologi dan peningkatan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan Uang Elektronik.<strong></strong>

Moneter Ada E-Money Bergambar Prabowo-Sandi, Bagaimana Aturannya?

Foto: Danang Sugianto/detikFinance (repro) Jakarta - Di media umum Twitter ramai perbincangan uang elektronik bergambar calon pasangan pr...

Read more »

Timses Mengaku Tak Tahu Ada E-Money Bergambar Prabowo-Sandi

<center> <img alt="Foto: Danang Sugianto/detikFinance (repro)" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2019/01/25/a609cef5-6d8d-488b-8872-e7669bedc826_169.jpeg?w=700&q=80" title="Foto: Danang Sugianto/detikFinance (repro)"><span>Foto: Danang Sugianto/detikFinance (repro)</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - Beredar video yang mengatakan adanya kartu uang elektronik e-money bergambar pasangan Prabowo-Sandi. Tim sukses paslon nomor urut 02 itu justru tak tahu wacana hal tersebut.<br><br>Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo mengaku dirinya gres tahu wacana adanya jartu e-money tersebut. Sebab menurutnya pihak BPN tidak pernah berencana mengeluarkan kartu e-money.<br><br>"Saya malah gres dengar Dalam rapat tim ekonomi BPN kita sama sekali tidak pernah terpikir soal e-money. Dalam rapat BPN yang umum juga setahu saya tidak pernah muncul. Jangankan dibahas, yang <em>nyeletuk</em> juga tidak pernah ada," ungkapnya kepada <strong>detikFinance</strong>, Jumat (25/1/2019).<br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Beredar e-Money Bergambar Prabowo-Sandi di Medsos</a></div></td></tr></tbody></table></center><br><br>Dia juga mengaku tidak yakin kalau ada simpatisan Prabowo-Sandi yang menciptakan e-money tersebut. Meski begitu ia menegaskan bahwa kartu e-money dihentikan dimanfaatkan sembarangan.<br><br>"Yang terperinci hal tersebut salah. Saya kan pernah komisaris BNI, pernah di Komisi Keuangan DPR, sangat intensif berinteraksi dengan BI dan OJK, malah beberapa kali mem-fit and proper pimpinan BI dan OJK. Ada ketentuan tersendiri dalam peraturan perundang2an terkait sistem pembayaran, termasuk e-money. Tidak boleh sembarangan. Kaprikornus e-money itu salah. Titik," tegasnya.<br><br>Sekadar tahu, dalam video yang beredar di Twitter dalam kartu itu terpampang wajah Prabowo dan Sandi. Ada goresan pena tagar #2019PrabowoSandi dan #2019GantiPresiden.<br><br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Gubernur BI Klarifikasi Isu Uang Elektronik Dikuasai Asing</a></div></td></tr></tbody></table></center><br><center><table align="center" class="pic_artikel_sisip_table"><tbody><tr><td><div class="pic_artikel_sisip" align="center"><div class="pic"><img alt="Timses Mengaku Tak Tahu Ada e-Money Bergambar Prabowo-Sandi" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2019/01/25/a609cef5-6d8d-488b-8872-e7669bedc826.jpeg?a=1">Foto: Danang Sugianto/detikFinance (repro)</div></div></td></tr></tbody></table></center><br>Ada pula semacam kutipan Indonesia Berdaulat 'Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kini kapan lagi?'.<strong></strong>

Moneter Timses Mengaku Tak Tahu Ada E-Money Bergambar Prabowo-Sandi

Foto: Danang Sugianto/detikFinance (repro) Jakarta - Beredar video yang mengatakan adanya kartu uang elektronik e-money bergambar pasanga...

Read more »

Beredar E-Money Bergambar Prabowo-Sandi Di Medsos

<center> <img alt="Foto: Danang Sugianto/detikFinance (repro)" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2019/01/25/a609cef5-6d8d-488b-8872-e7669bedc826_169.jpeg?w=700&q=80" title="Foto: Danang Sugianto/detikFinance (repro)"><span>Foto: Danang Sugianto/detikFinance (repro)</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - Beredar kabar adanya kartu uang elektronik e-money yang bergambar Prabowo-Sandi. Kabar itu tersebar di Twitter.<br><br>Kabar perihal adanya e-money tersebar di Twitter melalui video. Salah satu akun yang memposting video itu ialah akun berjulukan Capres Abadi.<br><br>"Ada video beredar perihal kartu e_money bergambar Capres dan cawapres no 2 Tolong Di penjelasan dan diselidiki utk pihak Bank yg berkaitan," cuitnya.<br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Gubernur BI Klarifikasi Isu Uang Elektronik Dikuasai Asing</a></div></td></tr></tbody></table></center><br><br>Dalam video berdurasi 44 detik itu menjelaskan perihal adanya kartu e-money bergambar Prabowo-Sandi. <br><br>Dalam kartu itu terpampang wajah Prabowo dan Sandi. Adapula goresan pena tagar #2019PrabowoSandi dan #2019GantiPresiden.<br><br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Kok Bisa Baru Gajian tapi Uang Sudah Habis Lagi? (2)</a></div></td></tr></tbody></table></center><br><br>Ada pula semacam kutipan Indonesia Berdaulat 'Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kini kapan lagi?'.<br><br>Video tersebut juga telah banyak diunggah oleh akun Twitter lainnya. Kebanyakan dari warganet mempertanyakan perihal kebenaran kartu e-money tersebut.<br><br><br><br><strong><strong>Saksikan juga video 'Kubu Prabowo Takut 'Indonesia Barokah' Bisa Pengaruhi Pemilih':<br><br></strong></strong><p><a class="embed video20detik" href=" ">[Gambas:Video 20detik]</a></p><strong><strong><br></strong></strong><center><table align="center" class="pic_artikel_sisip_table"><tbody><tr><td><div class="pic_artikel_sisip" align="center"><div class="pic"><a href=" " target="_blank"><img alt="Beredar e-Money Bergambar Prabowo-Sandi di Medsos" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2019/01/24/e3178aef-7514-42c1-aee2-361cb57aed3c.jpeg?a=1" style="undefined"></a></div></div></td></tr></tbody></table></center><strong><br><br><br></strong><strong></strong>

Moneter Beredar E-Money Bergambar Prabowo-Sandi Di Medsos

Foto: Danang Sugianto/detikFinance (repro) Jakarta - Beredar kabar adanya kartu uang elektronik e-money yang bergambar Prabowo-Sandi. Kab...

Read more »

Aset Kelolaan Dana Pensiun Bri Tumbuh 25% Hingga Rp 10,97 Triliun

<center> <img alt="Foto: BRI" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2019/01/25/7ce1d90c-e2c4-4723-bed4-0c4c988dd016_169.jpeg?w=700&q=80" title="Foto: BRI"><span>Foto: BRI</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - Aset kelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI menawarkan pertumbuhan 25%, dari Rp 8,79 triliun menjadi Rp 10,97 triliun. Corporate Secretary BRI Bambang Tribaroto mengungkapkan, peningkatan tersebut didorong oleh penambahan jumlah akseptor DPLK BRI yang tumbuh 47%. Selain itu, lebih banyak didominasi portofolio DPLK BRI ditempatkan pada instrumen pasar uang. <br><br>"67,2% kami alokasikan ke pasar uang, 27,7% pendapatan tetap dan sisanya kami tempatkan di reksadana saham serta instrumen berbasis syariah," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (25/1/2019).<br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Jelang Dibuka, Petugas Kenalkan e-Toll Khas Tol Paspro, Seperti Apa?</a></div></td></tr></tbody></table></center><br>Dalam gathering "Brilliant Retirement with DPLK BRI" di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Kamis (24/1) itu, Bambang memberikan perencanaan keuangan dan investasi yang baik yakni kunci dalam masyarakat untuk sanggup meraih masa purna kiprah yang sejahtera.<br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center>Bambang menambahkan, pihaknya meyakini bahwa dengan jaringan dan customer base yang besar akan menjadi sebuah peluang untuk mendorong kinerja DPLK BRI di tahun 2019. Selain itu dalam rangka meningkatkan awareness masyarakat Indonesia atas produk DPLK BRI, dilakukan launching nama gres produk DPLK BRI yang sebelumnya Investasi Rencana Pensiun (IRP) BRI menjadi "BRIFINE", yang bermakna BRI Future Investment. <br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Bakal Ada LinkAja di Akhir Februari, Apa Itu?</a></div></td></tr></tbody></table></center><br>"Pergantian ini bertujuan semoga produk DPLK BRI lebih gampang diingat dan menjangkau semua kalangan masyarakat serta menjadi top of mind dalam mempersiapkan masa depan yang sejahtera," pungkas Bambang.<br><br>Acara tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi DPLK BRI terhadap nasabah nasabahnya. Turut hadir dalam program tersebut sebagai narasumber yakni Financial Planner Prita Hapsari Ghozie.<strong></strong>

Moneter Aset Kelolaan Dana Pensiun Bri Tumbuh 25% Hingga Rp 10,97 Triliun

Foto: BRI Jakarta - Aset kelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI menawarkan pertumbuhan 25%, dari Rp 8,79 triliun menjadi Rp 10...

Read more »

Hasil Survei: Go-Pay Jadi Uang Elektronik Paling Banyak Digunakan Di Ri

<center> <img alt="Foto: Go-Jek Indonesia" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2019/01/24/c0a00a4a-2a7e-4baa-a168-dc22ba6bb7a5.jpeg?w=700&q=80" title="Foto: Go-Jek Indonesia"><span>Foto: Go-Jek Indonesia</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - Lembaga riset independen di bawah naungan Financial Times, FT Confidential Research Mobile Payment, baru-baru ini merilis hasil risetnya yang menyebut bila Go-Pay jadi uang elektronik paling banyak digunakan di Indonesia. Go-Pay yang juga merupakan bab dari ekosistem Go-Jek ini, memimpin dengan jumlah pengguna yang mencapai hampir tiga perempat jumlah pengguna uang elektronik dibandingkan dengan uang elektronik lainnya.<br><br>Terkait dengan laporan FT Confidential Research Mobile Payment ini, CEO Go-Pay Aldi Haryopratomo, mengungkapkan doktrin dan penemuan fasilitas pembayaran besutan Go-Jek ini jadi kunci utama uang elektronik ini banyak digunakan di Indonesia. <br><br>"Upaya ini terus didorong oleh GO-PAY secara berkelanjutan dengan memberdayakan masyarakat dan pelaku UMKM sehingga pembangunan ekonomi dari bawah sanggup terwujud. Sebagai produk keuangan orisinil Indonesia, kami ingin mempermudah susukan layanan keuangan bagi jutaan keluarga di tanah air terutama masyarakat yang mempunyai susukan terbatas terhadap layanan keuangan formal," kata Aldi dalam keterangannya, Kamis (24/1/2019).<br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center><center><table align="center" class="pic_artikel_sisip_table"><tbody><tr><td><div class="pic_artikel_sisip" align="center"><div class="pic"><img alt="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2019/01/24/c6e2899d-a674-443c-bcba-d25bf8cb28a1.jpeg?a=1">Foto: Go-Jek Indonesia</div></div></td></tr></tbody></table></center><br>"Pembayaran non tunai terutama yang terkait acara sehari-hari merupakan langkah pertama untuk meningkatkan doktrin masyarakat terhadap layanan jasa keuangan digital. Ini terang sanggup dilakukan dengan merangkul mitra-mitra rekan perjuangan kami untuk mengadopsi transaksi nontunai," imbuhnya. <br><br>Dalam beberapa tahun, sambung Aldi, Go-Pay terus berkembang dan melebarkan sayapnya ke banyak sekali forum keuangan guna menjangkau lebih banyak jenis pembayaran yang semakin memudahkan pengguna. Hingga dikala ini, Go-Pay telah bermitra dengan 28 institusi keuangan, serta telah diterima di lebih dari 240.000 rekan perjuangan di banyak sekali kota di Indonesia, 40% di antaranya yaitu UMKM. <br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Go-Jek Rambah SMK, Kini Makan Hanya Pakai Go-Pay</a></div></td></tr></tbody></table></center><br>Menurut Aldi, doktrin masyarakat akan Go-Pay sebagai pemimpin uang elektronik dikala ini, juga terangkum dalam Laporan Fintech 2018 DailySocial berhubungan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan platform survei JAKPAT yang menyebutkan bahwa jumlah pengguna Go-Pay mencapai 79%, dari jumlah responden yang memakai layanan keuangan digital. <br><br>Hal ini juga pertanda bahwa selama tahun 2018, Go-Pay mempunyai bantuan yang besar dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan layanan keuangan digital (fintech) yang semakin tahun semakin meningkat. Berdasarkan Laporan Fintech 2018 ini sejumlah 70,63% masyarakat mengakui lebih paham mengenai layanan keuangan digital. <br><br>Pemahaman ini juga didukung dengan tujuh alasan, yakni fasilitas dalam penggunaan (74,90%), simpel (71,03%), efisiensi waktu (62,67%), tidak perlu repot pergi ke bank (48,85%), lebih kondusif (36,36%), adanya promo dan insentif (36,36%) serta pengelolaan yang lebih baik (29,82%). <br><br><center><table align="center" class="pic_artikel_sisip_table"><tbody><tr><td><div class="pic_artikel_sisip" align="center"><div class="pic"><img alt="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2019/01/24/ef59e0c3-d643-4487-bd12-4c6105ffe5f6.jpeg?a=1">Foto: Go-Jek Indonesia</div></div></td></tr></tbody></table></center><br>"Di luar kemudahan, doktrin juga merupakan kunci semoga Go-Pay cepat diadopsi oleh masyarakat Indonesia, terutama komunitas UMKM yang sebelumnya belum tersentuh teknologi finansial," terangnya. <br><br>Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengatakan bahwa UMKM telah menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan serapan tenaga kerja pada sektor UMKM mencapai 97,22%. <br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Saldo GOPay Terpotong Tanpa Ada Kejelasan Peruntukannya</a></div></td></tr></tbody></table></center><br>"Kami percaya bahwa akar pertumbuhan ekonomi terbesar ada di UMKM. Untuk itu kami terus berupaya untuk membantu dan mendorong UMKM untuk mulai terbiasa dengan sistem pengaturan keuangan secara digital dengan cara membangun doktrin mereka secara perlahan akan sistem ini dan membantu mereka semoga mempunyai mimpi yang lebih besar disaat yang bersamaan pula menciptakan ekonomi Indonesia tumbuh," terang Aldi. <br><br>Ke depan, Go-Pay menargetkan semoga semakin banyak masyarakat dan UMKM yang memakai layanan Go-Pay, sehingga semakin cepat akselerasi ekonomi dari bawah. Dengan demikian, berdasarkan Aldi, dengan akan semakin banyak UMKM yang badan maka semakin tumbuh juga ekonomi negara. <br><br>"Meningkatnya pemahaman masyarakat akan layanan keuangan digital merupakan sinyal nyata yang membanggakan. Kami di Go-Pay juga merasa sangat gembira dengan respon luar biasa dari masyarakat yang menempatkan Go-Pay sebagai uang elektronik yang paling banyak digunakan di Indonesia. Semoga bantu-membantu kita sanggup mengakselerasi ekonomi Indonesia, mulai dari UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi negara," tutup Aldi.<strong></strong>

Moneter Hasil Survei: Go-Pay Jadi Uang Elektronik Paling Banyak Digunakan Di Ri

Foto: Go-Jek Indonesia Jakarta - Lembaga riset independen di bawah naungan Financial Times, FT Confidential Research Mobile Payment, baru...

Read more »

Rupiah Menguat Di Awal Tahun, Bi: Ekonomi Domestik Kondusif

<center> <img alt="Foto: Tim Infografis: Mindra Purnomo" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2018/09/05/a47c8cb8-40e2-4d62-acc9-533ed11185ae_169.jpeg?w=700&q=80" title="Foto: Tim Infografis: Mindra Purnomo"><span>Foto: Tim Infografis: Mindra Purnomo</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - <a href=" " target="_blank">Bank Indonesia</a> (BI) menyebut nilai tukar <a href=" " target="_blank">rupiah</a> dikala ini sedang dalam tren menguat. Hal ini turut mendukung stabilitas harga. <br><br>Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan rupiah pada Desember 2018 secara rerata menguat sebesar 1,16%, meskipun secara point to point sedikit melemah sebesar 0,54%. <br><br>"Tren penguatan Rupiah berlanjut pada Januari 2019. Penguatan Rupiah antara lain dipengaruhi fatwa masuk modal absurd jawaban perekonomian domestik yang aman dan imbal hasil domestik yang tetap menarik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda," kata Perry dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Kamis (17/1/2019).<br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center>Dia menyampaikan, dengan perkembangan yang cenderung menguat menjelang simpulan tahun 2018, rupiah secara rerata keseluruhan tahun 2018 tercatat mengalami depresiasi sebesar 6,05%, atau secara point to point sebesar 5,65% dibandingkan dengan level tahun sebelumnya. <br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">#10YearsChallenge, Dolar AS di 2009 Rp 11.930, Sekarang Berapa?</a></div></td></tr></tbody></table></center><br><br>Depresiasi Rupiah secara point to point tersebut lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi mata uang negara lain ibarat Rupee India, Rand Afrika Selatan, Real Brasil, dan Lira Turki. <br><br>"Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati risiko ketidakpastian pasar keuangan global dengan tetap melaksanakan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong berjalannya prosedur pasar, dan mendukung upaya-upaya pengembangan pasar keuangan," ujar Perry.<br><br>Perry memberikan dikala ini jikalau diperhatikan kondisi likuiditas valuta absurd (valas) dan rupiah dalam keadaan cukup. Saat ini operasi moneter yang dilakukan rupiah sudah dapat dilakukan dengan term repo dan domestic non deliverable forward (DNDF). <br><br>"Kalau reguler kita lakukan swap valas dan lelang DNDF. Itu memperlihatkan signal jikalau likuiditas valas cukup sehingga ini dapat mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," imbuh dia.<br><br>Menurut Perry semenjak beberapa waktu terakhir besarnya fatwa masuk modal absurd memperlihatkan prosedur pasar juga sudah mulai bekerja.<br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">January Effect Bikin IHSG Perkasa Sejak Awal Tahun</a></div></td></tr></tbody></table></center><strong></strong>

Moneter Rupiah Menguat Di Awal Tahun, Bi: Ekonomi Domestik Kondusif

Foto: Tim Infografis: Mindra Purnomo Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebut nilai tukar rupiah dikala ini sedang dalam tren menguat. Ha...

Read more »

Bi Diperlukan Tahan Bunga Pola Di Level 6%

<center> <img alt="Foto: Rengga Sancaya" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2017/05/15/726a6b96-e680-467e-b116-7fbb4ac0e022_169.jpg?w=700&q=80" title="Foto: Rengga Sancaya"><span>Foto: Rengga Sancaya</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - <a href=" " target="_blank">Bank Indonesia</a> (BI) hari ini akan mengumumkan hasil rapat dewan gubernur (RDG) bulanan. <a href=" " target="_blank">Suku bunga</a> akan menjadi salah satu kebijakan yang diumumkan. <br><br>Ekonom PermataBank Josua Pardede memprediksi BI akan mempertahankan suku bunga contoh atau BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 6%. <br><br>"BI akan mempertahankan pada level 6%, ini mempertimbangkan stabilnya nilai tukar rupiah dalam satu bulan terakhir," kata Josua ketika dihubungi, Rabu (17/1/2019).<br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center>Dia menjelaskan ekspektasi inflasi pada tahun ini cenderung terkendali meskipun cenderung meningkat di awal tahun seiring dengan curah hujan yang tinggi yang mendorong kenaikan harga pangan namun diperkirakan akan kembali normal jelang panen raya sekitar bulan Maret-April tahun ini. <br><br>Tekanan pada rupiah dalam jangka pendek ini pun diperkirakan mereda sejalan dengan optimisme dari proses perundingan perdagangan antara pemerintah AS dan Tiongkok, serta arah kenaikan suku bunga AS tahun ini yang diperkirakan tidak lebih berangasan dibandingkan tahun lalu.<br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Dana Asing Kembali, Gubernur BI yakin Rupiah Stabil Tahun Ini</a></div></td></tr></tbody></table></center><br><br>Nilai tukar rupiah cenderung stabil merespon ekspektasi bahwa bank sentral AS yang cenderung lebih dovish terhadap arah suku bunga AS (FFR) pada tahun ini mempertimbangkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat sehingga mendorong masuknya kembali investasi gila di pasar keuangan negara berkembang termasuk Indonesia.<br><br>"Rupiah terapresiasi sekitar 1,8%ytd ke level 14.135 per dollar ditopang oleh masuknya modal gila di pasar saham sebesar $558,5juta dan kepemilikan investor gila pada SUN meningkat sekitar $407,9juta sepanjang awal tahun 2019 ini," ujarnya. <br><br>Meskipun data ekonomi domestik pada awal pekan ini yakni neraca perdagangan cenderung membebani pergerakan rupiah, dimana defisit neraca perdagangan pada kuartal IV tahun 2018 melebar dibandingkan kuartal sebelumnya dan neraca transaksi berjalan pada 4Q18 diperkirakan kembali melebar. <br><br>Namun demikian, kinerja neraca transaksi berjalan yang memburuk tersebut diperkirakan sanggup ditutupi oleh peningkatan surplus di neraca transaksi modal sedemikian sehingga kinerja neraca pembayaran pada simpulan tahun 2018 cenderung membaik ditandai dengan peningkatan cadangan devisa ditopang oleh penerbitan global bond Indonesia. <br><br>Sementara itu LPEM FEB UI dalam analisisnya menjelaskan ketika ini kondisi mendasar domestik cukup stabil, penerapan negatif Tobin Tax dan penurunan risiko eksternal maka BI perlu mempertahankan suku bunga kebijakannya bulan ini. <br><br>Hal ini alasannya ialah defisit anggaran lebih baik dibandingkan perkiraan. Meskipun terjadi pelebaran defisit transaksi berjalan tahun 2018, secara aktual telah mensugesti sentimen pasar dan membantu Rupiah terapresiasi ke tingkat 14.000. <br><br>Saat ini rupiah berada di antara mata uang negara berkembang yang terkuat semenjak Oktober 2018 alasannya ialah kembalinya investasi portofolio, meskipun terjadi kenaikan suku bunga Fed bulan lalu.<br><br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Asing Beli Bersih Rp 2 T, IHSG Bertahan di 6.425</a></div></td></tr></tbody></table></center><br><br><center><table align="center" class="pic_artikel_sisip_table"><tbody><tr><td><div class="pic_artikel_sisip" align="center"><div class="pic"><a href=" " target="_blank"><img alt="BI Diharapkan Tahan Bunga Acuan di Level 6%" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2019/01/16/0c920923-fb24-42a2-9833-d9dabc308a97.jpeg?a=1" style="undefined"></a></div></div></td></tr></tbody></table></center><strong></strong>

Moneter Bi Diperlukan Tahan Bunga Pola Di Level 6%

Foto: Rengga Sancaya Jakarta - Bank Indonesia (BI) hari ini akan mengumumkan hasil rapat dewan gubernur (RDG) bulanan. Suku bunga akan ...

Read more »

Dp Motor-Mobil Dapat 0%, Ojk :Tak Perlu Khawatir Kredit Macet

<center> <img alt="Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikFinance" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2017/06/21/ac07d8d2-7571-44d4-a1b9-cde3adf7639c_169.jpeg?w=700&q=80" title="Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikFinance"><span>Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikFinance</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - Otoritas Jasa Keuangan (<a href=" " target="_blank">OJK</a>) telah menyempurnakan hukum terkait perusahaan pembiayaan. Dalam hukum tersebut perusahaan pembiayaan bisa menyalurkan kredit kendaraan bermotor baik roda dua, tiga dan empat dengan uang muka 0%. <br><br>Kepala Departemen Pengawas IKNB 2B OJK Bambang W. Budiawan menjelaskan hukum tersebut diberlakukan dengan sejumlah syarat, contohnya tergantung tingkat kesehatan keuangan dan rasio non performing financing (NPF) atau rasio pembiayaan bermasalah.<br><br>Dia menyebut, multifinance yang mempunyai tingkat kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% bisa menerapkan ketentuan uang muka 0%. Ini dihitung dari harga jual kendaraan untuk pembiayaan kendaraan bermotor yang dipakai untuk pembiayaan investasi dan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dipakai untuk pembiayaan multiguna.<br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center>OJK mengungkapkan hukum ini sangat selektif alasannya yakni hanya berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang sehat dan NPF nya di bawah 1% dan diberikan untuk calon debitur yang mempunyai profil risiko sangat baik. Karakteristik perusahaan pembiayaan yang sehat ditandai dengan pemilihan atau seleksi segmen market yang terperinci dan proses underwriting yang hati-hati.<br><br>"Dengan demikian tidak perlu dikhawatirkan akan memicu kenaikan NPF, alasannya yakni Perusahaan Pembiayaan yang layak pun harus memperhitungkan kesudahannya dan tidak semua calon debitur yang layak juga bisa mendapat DP nol persen ini," kata Bambang dalam konferensi pers di Gedung Radius Prawiro, BI, Jakarta Rabu (16/1/2019).<br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Penyebab Jiwasraya Tunggak Polis, Rini: Investasi Kurang Hati-hati</a></div></td></tr></tbody></table></center><br><br>Dia menjelaskan ketentuan DP 0% ini juga diperlukan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapat alternatif transportasi yang sesuai kemampuannya.<br><br>Sementara Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1% dan lebih rendah atau sama dengan 3% wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 10%.<br><br>"Rasio ditentukan dari harga jual kendaraan untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dipakai untuk pembiayaan investasi dan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dipakai untuk pembiayaan multiguna," ujarnya.<br><br>Lalu untuk multifinance yang mempunyai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 3% dan lebih rendah atau sama dengan 5% wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 15% dari harga jual kendaraan untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dipakai untuk pembiayaan investasi dan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dipakai untuk pembiayaan multiguna.<br><br>Kemudian, untuk multifinance yang tidak memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 5% wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 15% dari harga jual kendaraan untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dipakai untuk pembiayaan investasi dan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dipakai untuk pembiayaan multiguna.<br><br>Khusus untuk Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 5% wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 20% dari harga jual kendaraan untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dipakai untuk pembiayaan investasi dan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dipakai untuk pembiayaan multiguna.<br><br>Perlu diketahui, kualitas Piutang Pembiayaan Bermasalah NPF Neto yakni piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, sesudah dikurangi cadangan penyisihan pembatalan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.<br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Tak Kunjung Dapat Klaim, Nasabah Jiwasraya Minta OJK Tanggung Jawab</a></div></td></tr></tbody></table></center><strong></strong>

Moneter Dp Motor-Mobil Dapat 0%, Ojk :Tak Perlu Khawatir Kredit Macet

Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikFinance Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) telah menyempurnakan hukum terkait perusahaan pembiay...

Read more »

Klaim Tak Cair, Nasabah Jiwasraya Asal Korsel Tak Dapat Pulang Kampung

<center> <img alt="Foto: Ardan Adhi Candra" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2019/01/16/f1d41971-75e9-4a95-835a-55776616ed85_169.jpeg?w=700&q=80" title="Foto: Ardan Adhi Candra"><span>Foto: Ardan Adhi Candra</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - Pembayaran pokok polis JS Saving Plan menciptakan stress berat bagi para nasabahnya, terutama nasabah asal Korea Selatan (Korsel) Lee Jungok. Dana yang diinvestasikan dalam produk yang diterbitkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum dapat dinikmati meski sudah jatuh tempo.<br><br>Lee Jungok mengatakan, ia awalnya menginvestasikan dananya pada 2016 kemudian melalui KEB Hana Bank. Produk tersebut ditawarkan kepadanya dengan sebutan deposito asuransi dengan bunga 9% yang kemudian berangsur turun.<br><br>"Saya pikir asuransi bukan investasi itu bunganya waktu itu aku 9% setahun tapi tiap tahun berkurang-berkurang hingga 7%" katanya di Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).<br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center>Ia yang ditinggal suaminya sebab sakit harus bertahan seorang diri. Karena tidak ada penghasilan, ia hingga menjual unit apartemen di Senayan dan kemudian diinvestasikan di Jiwasraya. <br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Penyebab Jiwasraya Tunggak Polis, Rini: Investasi Kurang Hati-hati</a></div></td></tr></tbody></table></center><br>"Ada apartemen di Senayan aku jual sebab nggak ada <em>income</em>. Saya masukkan ke Jiwasraya sebab bunganya cukup <em>gede</em>," tuturnya.<br><br>Ia tampak murung dengan nasib uangnya yang belum dapat dibayarkan Jiwasraya. Ia berharap uang tersebut dapat kembali lagi.<br><br>"Kalau ini hilang, aku sedih. Saya dapat mati. Suami aku tinggalkan uang ini saja," katanya.<br><br>Nasabah asal Korsel lainnya, Kim Kibong menceritakan bahwa uang yang diinvestasikan di Jiwasraya merupakan uang pensiunan suaminya. Jika uang tersebut tidak dapat kembali, maka ia tidak dapat juga pulang ke negara asalnya. <br><br>"Saya mau di mana pak presiden Jokowi minta tolong, aku mau pulang. Saya tinggal di sini sendirian, anak aku tinggal di Korea," katanya sambil menitihkan air mata.<br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Tak Kunjung Dapat Klaim, Nasabah Jiwasraya Minta OJK Tanggung Jawab</a></div></td></tr></tbody></table></center><strong></strong>

Moneter Klaim Tak Cair, Nasabah Jiwasraya Asal Korsel Tak Dapat Pulang Kampung

Foto: Ardan Adhi Candra Jakarta - Pembayaran pokok polis JS Saving Plan menciptakan stress berat bagi para nasabahnya, terutama nasabah a...

Read more »

Nasabah Jiwasraya Surati Joko Widodo Soal Tunggakan Polis

<center> <img alt="Foto: Ardan Adhi Candra" class="" src="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2019/01/16/8e1b909f-ea7d-489e-955d-6b31d6489cb7_169.jpeg?w=700&q=80" title="Foto: Ardan Adhi Candra"><span>Foto: Ardan Adhi Candra</span></center> <br/><strong>Jakarta</strong> - Forum Komunikasi Pemegang Polis Jiwasraya mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (<a href=" ">Jokowi</a>) terkait pembayaran polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Forum ini mewakili nasabah pemegang polis Jiwasraya Saving Plan yang pembayaran pokoknya tertunda.<br><br>Surat dari pemegang polis Jiwasraya disebut sudah diterima <a href=" ">Jokowi</a> dan berharap dapat ditindaklanjuti semoga menyampaikan solusi bagi para pemegang saham.<br><br>"Inti surat ini yaitu pengaduan akhir kelalaian dan ingkar janjinya Jiwasraya dalam membayarkan hak-hak pemegang polis yang sudah jatuh tempo," kata Ketua Koordinator Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya, Rudyantho di Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).<br><br><center><div id='div-gpt-ad-1535944306169-0' style='height:250px; width:300px;'></div></center>Rudy menyebutkan bahwa pihaknya tidak serta merta mengirimkan surat kepada Jokowi. Sebelumnya, ia bersama pemegang polis Jiwasraya yang tergabung dalam lembaga juga sudah mengirimkan surat kepada Menteri BUMN Rini Soemarno namun tak kunjung mendapat tanggapan. <br><br>"Kenapa hingga ke Pak Presiden? Sebelum tanggal 16 ini, tanggal 26 Desember tiba ke Bu Menteri BUMN surat resmi dan sudah diterima namun hingga hari ini tidak ada tanggapan," ungkap Rudy.<br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Jiwasraya Tunggak Pembayaran Polis, Perlu Suntikan Modal Negara?</a></div></td></tr></tbody></table></center><br>Sebelumnya, para pemegang polis juga sudah melaporkan aduan ke tujuh bank sebagai distributor penjual produk Jiwasraya. Sayangnya, hanya lima dari tujuh bank yang merespons sedangkan sisanya, yakni BRI dan BTN disebut tidak menyampaikan tanggapan pasti.<br><br>Dikirimkannya surat kepada Jokowi dibutuhkan dapat menindaklanjuti eksklusif problem ini. Para pemegang polis khawatir kalau gambaran BUMN ke depan tercoreng dengan adanya insiden tersebut.<br><br>"Kalau nggak diatasi, reputasi BUMN tercoreng di mata investor," tutur Rudy.<br><br>Tertundanya pembayaran dari Jiwasraya kepada nasabah, kata Rudy, mengganggu biaya untuk kebutuhan sehari-hari menyerupai biaya pengobatan hingga pendidikan. Akibatnya, mereka harus meminjam uang dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dari yang ditawarkan Jiwasraya.<br><br>"Harus meminjam uang yang pembayarannya jauh lebih tinggi yang kita harapkan dari Jiwasraya," ujar Rudy.<br><br>Rudy juga menjelaskan bahwa nasabah Jiwasraya yang sudah tergabung dalam lembaga sebanyak 250 orang yang memegang 338 polis Jiwasraya. Pemegang polis juga bukan hanya Warga Negara Indonesia (WNI) melainkan juga ada WNA. <br><br>Salah satu pemegang polis menceritakan bahwa awalnya ia ditawarkan oleh bank berupa deposito asuransi dengan tingkat bunga 9% yang sedikit demi sedikit turun. Dana yang dimasukkan merupakan uang hasil penjualan apartemen peninggalan suaminya. Uang tersebut kemudian diinvestasikan di produk Jiwasraya dengan imbal hasil yang tinggi tersebut.<br><br>"Ada apartemen di Senayan aku jual alasannya yaitu <em>income</em> nggak ada. Itu dimasukkan ke Jiwasraya alasannya yaitu bunganya cukup gede," ujarnya.<br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Solusi Jiwasaraya Penuhi Pembayaran Polis JS Saving Plan</a></div></td></tr></tbody></table></center><br>Nasabah lainnya berkebangsaan Korea Selatan juga menyampaikan bahwa ia terpaksa menetap di sini dan belum kembali ke negara asalnya alasannya yaitu haknya belum dipenuhi oleh Jiwasraya. Ia pun berharap dukungan dari Jokowi.<br><br>"Saya mau di mana pak Presiden Jokowi? Minta tolong, aku mau pulang. Saya tinggal di sini sendirian, anak aku tinggal di Korea," tuturnya.<br><br>Rudy menjelaskan bahwa total kewajiban yang harus dipenuhi Jiwasraya terhadap pemegang polis yang tergabung dalam lembaga mencapai Rp 1,25 triliun. Akan, tetapi jumlah tersebut diperkirakan masih dapat bertambah.<br><br>"Tapi aku nggak punya data pastinya, kita saling jaga privacy," katanya.<br><br>Perlu diketahui, Asuransi Jiwasraya menunggak pembayaran polis kepada nasabah JS Saving Plan. Perseroan menargetkan pembayaran polis dimulai pada kuartal II-2019 dan ditargetkan selesai tamat tahun ini. <br><br>Masalah problem polis bermula pada 2013-2014 kemudian ketika perseroan memperlihatkan produk asuransi dibalut investasi dengan bunga yang tinggi. Likuiditas yang masuk ke perseroan sayangnya tidak berhasil dikelola dengan baik. <br><br>Tidak pasnya investasi dengan masa jatuh tempo pembayaran polis menciptakan perseroan harus menunda pembayaran dengan denah <em>roll over </em>selama satu tahun dengan proposal bunga 7%.<br><br><center><table class="linksisip"><tbody><tr><td><div class="lihatjg"><strong>Baca juga: </strong><a data-action="Berita Pilihan" data-category="Detil Artikel" data-label="List Berita" href=" ">Dirut Jiwasraya Turun Tangan Langsung Layani Aduan Nasabah</a></div></td></tr></tbody></table></center><strong></strong>

Moneter Nasabah Jiwasraya Surati Joko Widodo Soal Tunggakan Polis

Foto: Ardan Adhi Candra Jakarta - Forum Komunikasi Pemegang Polis Jiwasraya mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) terk...

Read more »