Foto: Misbakhun (Gibran Maulana Ibrahim/detikcom)Jakarta - Anggota Komisi XI dewan perwakilan rakyat RI Mukhamad Misbakhun menilai pencaplokan sebagian besar saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh PT Inalum dengan global bond merupakan suatu kewajaran. Menurutnya seni administrasi yang digunakan merupakan hal biasa dalam bisnis.
Bahkan menurutnya, langkah pemerintah untuk menguasai saham PTFI merupakan terobosan dan prestasi yang tak seharusnya dicurigai.
"Jadi proses divestasi ini tidak perlu dicurigai, justru harus dibanggakan sebagai sebuah prestasi. Sebuah pencapaian melalui proses bisnis yang berjalan sangat akuntabel dan terbuka sehingga seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya sebagai sebuah prestasi yang luar biasa," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/12/2018).
Selain itu menurutnya, kecurigaan terhadap langkah pemerintah ini tidak harus selalu direspons dengan penggunaan hak angket di kalangan anggota dewan.
"Karena hak angket di dewan perwakilan rakyat itu sangat sakral. Tapi dalam proses divestasi Freeport tidak ada pertanyaan yang terlalu serius. Tidak ada pertanyaan yang memiliki implikasi politik luar biasa," tegasnya.
"Kalau hingga kemudian ada hak angket digulirkan di DPR, saya akan melawan itu. Usul hak angket itu hanya upaya untuk mencari perhatian politik. Justru sekarang saatnya menunjukkan kepada publik bahwa divestasi itu membawa manfaat yang luar biasa dalam rangka menarik penerimaan negara dari penerimaan negara bukan pajak," sambungnya.
Ia meyakini proses akuisisi yang menciptakan Inalum menguasai lebih banyak didominasi saham PTFI telah melalui kajian matang dan tak menabrak hukum yang ada. Ia menilai pemerintah telah bertindak transparan dalam akuisisi saham PTFI.
"Ada akuntabilitas dalam keputusan pemerintah menugaskan Inalum untuk mengakuisisi saham PTFI," pungkasnya.
Post a Comment