0 Comment
Ilustrasi demo karyawan PT Pos. Foto: Rengga SancayaIlustrasi demo karyawan PT Pos. Foto: Rengga Sancaya

Jakarta - PT Pos Indonesia (Persero) menunda pembayaran honor pegawai. Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) pun memberi bahaya mogok kerja bila honor tak dibayar hingga 16 Februari 2019.

Ketua Umum SPPI Rhajaya Santosa dalam keterangannya memberi sejumlah tuntutan kepada perusahaan terkait penundaan pembayaran gaji. Tuntutan tersebut dituangkan dalam lima poin penting.

Pertama, jajaran Direksi Pos Indonesia diwajibkan mengembalikan uang gajinya Bulan Februari 2019 dan Tantiem tahun 2017 (dan mungkin tahun 2018 juga), serta mengembalikan uang kenaikan pinjaman representasi para pejabat SPV/VP/setingkat yang telah dinaikkan selama periode 2017-2018.


Kedua, anggota SPPI akan tetap masuk bekerja ke kantor dan atau daerah kerja masing-masing tetapi sebagiannya tidak akan melaksanakan pekerjaannya jikalau hingga dengan paling lambat tanggal 6 Februari 2019 honor karyawan belum dibayarkan.

"Tiga, seluruh anggota SPPI akan tetap masuk bekerja ke kantor dan atau daerah kerja masing-masing, tetapi tidak akan melaksanakan pekerjaannya dan atau seluruh pekerjaannya secara total jikalau hingga dengan paling lambat 16 Februari 201 honor karyawan belum dibayarkan dan jajaran Direksi tidak mengundurkan diri dari jabatannya," kata Rhajaya dalam keterangannya, Jumat (1/2/2019).

Keempat, seluruh anggota SPPI akan melaksanakan Aksi Damai Nasional SPPI di Jakarta pada 18 Februari 2019 sekaligus mengadukan/melaporkan Direksi PT Pos Indonesia kepada Presiden RI, Ombusdman RI, KOMNAS HAM RI, KPK RI dan dewan perwakilan rakyat RI jikalau hingga dengan paling lambat 16 Februari 2019 honor karyawan belum dibayarkan dan jajaran Direksi tidak mengundurkan diri daei jabatannya.

"Lima, Seluruh anggota SPPI akan kembali bekerja meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam menjaga dan memajukan BUMN PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Asset Negara dan Pelayan Publik jikalau pembayaran honor dilaksanakan dan jajaran Direksi PT Pos Indonesia telah diganti," tuturnya.

Post a Comment

 
Top